Respons DPR Terkait Usulan Natalius
vivaelrosa.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti anggaran Kementerian HAM yang cuma meraih bagian Rp64 miliar. Natalius Pigai pun meminta tim transisi segera melaksanakan perombakan demi tercapainya visi misi Presiden Prabowo Subianto.
“Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM, artinya ada suatu hal besar yang mau dibikin. Maka tim transisi rombak itu anggaran. Rombak itu. Dari Rp20 triliun cuma Rp64 miliar, enggak bisa, tidak tersampaikan kinerja visi misi Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar Pigai di Gedung Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).
Pigai pun mengupas Asta Cita Prabowo, yang di dalamnya berisikan empat poin perlu bersama dengan HAM di posisi paling atas, disusul demokrasi sampai keadilan. Hal itu artinya pembentukan Kementerian HAM mempunyai target besar.
Dalam paparan awal, data tim transisi Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, membuktikan bahwa Kementerian HAM meraih pagu anggaran terkecil yaitu Rp64 miliar.
Sementara yang lain seperti Kementerian Hukum meraih pagu anggaran Rp7,2 triliun, dan juga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama dengan pagu anggaran Rp13,3 triliun.
“Saya maunya anggaran itu di atas Rp20 triliun, tetapi itu kan terkecuali negara itu ada kemampuan. Saya pekerja lama di HAM, terkecuali negara mempunyai anggaran, aku mau segitu,” paham Pigai.
Lebih lanjut, permintaan Natalius Pigai untuk menaikkan anggaran Kementerian HAM ini mendapat sorotan hangat berasal dari bermacam bagian DPR selaku pemangku kebijakan dan pengawas anggaran.
Berikut sederet respons DPR tentang usulan Natalius Pigai untuk malah anggaran Kementerian HAM sampai Rp20 triliun dikumpulkan Tim News Liputan6.com:
1. Bertentangan bersama dengan Arahan Presiden
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai bahwa permintaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang mengusulkan peningkatan anggaran kementeriannya menjadi Rp20 triliun bertentangan bersama dengan anjuran Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Andreas, Prabowo telah mengingatkan kabinetnya untuk melaksanakan efisiensi anggaran. Dia juga meyakinkan bahwa permintaan berikut tidak relevan sebab anggaran th. 2025 telah ditetapkan melalui pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI.
“Anggaran 2025 telah ditetapkan. Pastinya perlu dibicarakan dahulu, bahkan ada pembelahan menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan juga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujar Andreas di dalam keterangannya, dikutip berasal dari Antara, Jumat (25/10/2024).
Andreas menambahkan, permintaan kenaikan anggaran sebesar itu sebaiknya dibahas khususnya dahulu di dalam rapat koordinasi internal pemerintah bersama dengan menteri koordinator terkait.
Dia juga mengingatkan bahwa permintaan kenaikan anggaran yang signifikan mampu berpotensi mengganggu kebijakan fiskal nasional, khususnya di dalam perihal alokasi anggaran secara keseluruhan.
“Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi area anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga perlu dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur,” katanya.
Meski demikian, Andreas mengakui bahwa target yang mengidamkan dicapai oleh Menteri HAM mempunyai kemauan baik, yaitu untuk memajukan dan menegakkan HAM di Indonesia secara efektif.
Namun, dia menekankan bahwa perihal ini perlu diperhitungkan bersama dengan masak dan diselaraskan bersama dengan target jangka panjang pemerintahan Presiden Prabowo.
“Mengingat banyaknya sektor yang perlu perhatian juga ketahanan pangan, infrastruktur, dan penanganan kemiskinan, peningkatan anggaran Kementerian HAM perlu diperhitungkan bersama dengan presisi dan menerapkan skala prioritas,” tambahnya.
2. Bisa Dipenuhi Asal Masuk Akal
Menanggapi usulan Natalius Pigai, Wakil Ketua DPR Adies Kadir menilai permintaan Menteri HAM soal mampu dipenuhi sepanjang masuk akal.
“Saya melihat, pengalaman sepanjang aku di DPR sebetulnya apapun yang diajukan sepanjang masuk akal itu perlu mampu dipenuhi,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (23/10/2024).
Namun, Adies menyebut, penambahan anggaran juga perlu melihat sejumlah aspek. Utamanya melihat kemampuan anggaran penghasilan dan membeli negara (APBN).
“Tinggal kita melihat kemampuan berasal dari dana negara kita, apakah APBN kita memenuhi atau tidak untuk memenuhi anggaran tersebut,” ucap Adies.
Dia menilai perlu juga melaksanakan sejumlah pengaturan untuk mengefisienkan penggunaan anggaran. Dia mencontohkan, Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sempat meminta penambahan anggaran berkali lipat untuk menolong kinerja.
“Tapi kan pemerintah sesuaikan sebagaimana supaya narkotika mampu dikendalikan, tetapi juga bersama dengan anggaran yang sesuaikan daripada anggaran negara kita,” ujar Adies Kadir.
Permintaan penambahan anggaran itu menjadi tugas Menteri Keuangan dan Komisi XIII DPR dan juga Badan Anggaran (Banggar) DPR. Diketahui, Kementerian HAM merupakan mitra kerja Komisi XIII.
“Nanti kita akan melihat laporan berasal dari teman-teman (Komisi XIII dan Banggar) tentang bersama dengan penambahan anggaran,” ujar Adies.
3. Undang Pigai Bahas Keinginan Rp20 Triliun
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan pihaknya akan menyebabkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk meminta penjelasan tentang keinginannya untuk meraih anggaran lebih berasal dari Rp20 triliun bagi Kementerian HAM.
Dia pun belum mampu menduga-duga tentang alasan permintaan penambahan anggaran Kementerian HAM menjadi lebih berasal dari Rp20 triliun berasal dari yang di awalnya sebesar Rp62 miliar. Tentunya, dia pun perlu mendengar alasan kebutuhan-kebutuhan berasal dari permintaan Natalius Pigai tersebut.
“Menteri HAM kita akan undang hari Senin. Nanti kita tanya sama Pak Natalius,” kata Willy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, Komisi XIII DPR RI perlu sungguh-sungguh melihat usulan tersebut, sebab spektrum berasal dari sektor Hak Asasi Manusia sangat luas. Dia menyatakan bahwa usulan itu perlu dikerjakan bersama dengan pendekatan secara bernegara, bukan pendekatan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
“Jadi tentu penempatan sumber kekuatan manusia, bagaimana pengorganisasian lembaga itu menjadi sangat penting, sembari juga berkata sosialisasi berasal dari keberadaan kementerian sendiri,” tutur dia.
Dia juga tidak mengidamkan khususnya dahulu menduga-duga atau berprasangka negatif tentang usulan tersebut. Menurut dia, program prioritas Presiden Prabowo Subianto adalah makan siang bergizi yang juga mampu masuk ke ranah Hak Asasi Manusia.
“Makan siang bergizi atau makan yang bergizi itu kan juga besar. Itu juga perspektifnya terkecuali kita melihat ya human rights. Apakah nanti mana yang overlapping, mana yang crosscutting, kita akan cermati bersama-sama,” ujar dia.
Walaupun begitu, dia menilai bahwa penambahan anggaran bersama dengan angka sebesar itu pun belum terlalu mungkin sebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) untuk 2025 belum akan dibahas.
“Kan anggaran telah diketok. Itu tadi sekali ulang kita nggak mampu menduga-duga, kita cermati aja bersama-sama,” ucapnya.