Prabowo Minta BPK Ketat Awasi APBN
NationalNews, Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih ketat di dalam mengawasi anggaran penghasilan dan membeli negara (APBN).
Menurut Prabowo, dia tak mendambakan tersedia kebocoran anggaran.
“Insyaallah pasti, ya BPK itu yang penting, BPK andalan kita, ke depan BPK harus lebih ketat mengawasi. Kita tidak mendambakan tersedia kebocoran,” kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024).
Dia menekankan APBN merupakan duit rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Prabowo menyebutkan setiap rupiah yang digunakan pemerintah haeus bermanfaat untuk bangsa dan rakyat.
“Kita tidak mendambakan duit rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tiap rupiah harus kami amankan, kami yakinkan bermanfaat untuk bangsa dan rakyat,” ujar Prabowo.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sangat percaya pemerintahan Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto dapat memberikan perhatian betul-betul terhadap himbauan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Jokowi menekankan duit rakyat dapat dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Pemerintahan pas ini dan aku yakin pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan, dapat tetap memberikan perhatian betul-betul terhadap setiap himbauan BPK,” kata Jokowi pas Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Senin (8/7/2024).
“Agar duit rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik dan juga dikelola secara transparan dan akuntabel,” sambungnya.
Dia berharap para menteri, kepala instansi negara, dan kepala area langsung menindaklanjuti himbauan dari pemeriksaan BPK. Hal ini sehingga pengelolaan keuangan APBN dan APBD.
“Saya minta kepada para menteri, kepala instansi dan kepala area sehingga langsung menindaklanjutinya dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK,” jelasnya.
“Agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kami semakin hari semakin th. semakin baik,” imbuh Jokowi.
BPK Beri Predikat WTP ke LKPP 2023, Jokowi: Ini Bukan Prestasi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023. Jokowi menjelaskan perihal selanjutnya bukanlah sebuah prestasi, tapi kewajiban pemerintah di dalam mengelola APBN.
“Sudah kerap aku sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Tapi WTP adalah kewajiban kami semuanya. Kewajiban pakai APBN secara baik,” kata Jokowi di dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Senin (8/7/2024).
Dia menekankan APBN merupakan duit rakyat dan negara yang harus dikelola dengan baik oleh kementerian/lembaga. Untuk itu, Jokowi menyebut kementerian/lembaga harus jadi bahwa APBN yang digunakan di check dan diaudit oleh BPK.
“Jadi sekali lagi, kewajiban pakai APBN dan APBD secara baik. Dan termasuk kewajiban menggerakkan APBN dan APBD secara baik dan juga kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” jelasnya.
Gejolak Geopolitik
Jokowi termasuk mengingatkan bahwa dunia menghadapi keadaan geopolitik yang bergejolak, perang dagang, dan pergantian iklim. Tak cuma itu, ekonomi international termasuk tumbuh melambat.
“Geopolitik, perang dagang dan termasuk pergantian iklim yang semakin nyata kami lihat, pertumbuhan ekonomi international termasuk melambat. Tahun ini diperkirakan cuma 3,2 persen dan bahkan krisis ekonomi melanda sebagian kawasan,” tutur Jokowi.
Namun, Jokowi bersyukur keadaan ekonomi dan politik Indonesia tetap stablil. Bahkan, ekonomi nasional tumbuh 5,11 persen di kuartal I th. 2024 dan inflasi tetap terjaga.
“Karena BI dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin tetap bertemu dengan para kepala area untuk menjaga inflasi di setiap daerah. Dan termasuk pelaksanaan Pemilu yang termasuk berjalan dengan baik. Ini seluruh adalah modal basic kami di dalam membangun negara ini,” ujar dia.
Di segi lain, Jokowi menututkan bahwa pas ini pemerintah sedang berada terhadap masa transisi ke pemerintahan Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto. Dia berharap BPK untuk menunjang peralihan pemerintahan dengan baik.
“Saya yakin pemerintahan pas ini dan Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan dapat tetap memberikan perhatian betul-betul terhadap himbauan BPK sehingga duit rakyat dimanfaatkan dengan baik dan dikelola transparan dan akuntabel,” pungkas Jokowi.