Prabowo Janji Hapus Outsourcing
NationalNews – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kebangsaan kala Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025). Di hadapan ribuan buruh, Prabowo berjanji dapat menghapus sistem outsourcing.
Prabowo mengatakan dirinya dapat menghendaki Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk sebabkan kajian untuk menghapus sistem outsourcing. Dewan berikut dapat diisi oleh seluruh pimpinan serikat buruh di Indonesia.
“Saya termasuk dapat menghendaki dewan kesejahteraan nasional dambakan segera menghapus outsourcing,” kata Prabowo kala peringatan Hari Buruh Internasional di Monas Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Namun, kata dia, para buruh termasuk mesti realistis dan merawat kepentingan para investor. Prabowo menyebut para buruh tak dapat bekerja jika para investor tak membangun pabrik di Indonesia.
“Tapi kita termasuk realistis mesti merawat kepentingan para investor, kecuali mereka tidak tersedia investasi, tidak tersedia pabrik, maka kalian tidak kerja,” jelasnya.
Untuk itu, dia mengajak para buruh bekerja sama bersama dengan investor. Prabowo menyampaikan dirinya dapat mempertemukan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia bersama dengan pimpinan buruh di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat.
“Saya dapat katakan kepada para entrepreneur tidak boleh kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja hidup bersama dengan baik,” ujar Prabowo.
Prabowo Beri Hadiah Saat May Day: Saya Akan Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional
Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah kepada para buruh kala Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2025. Prabowo meyakinkan dapat segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
“Saya dambakan berikan hadiah kepada kaum buruh terhadap hari ini, saya dapat membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” kata Prabowo kala menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Dia mengatakan dewan berikut dapat diisi seluruh pimpinan serikat buruh di Indonesia. Tugas mereka yakni, mempelajari keadaan para buruh dan berikan nasihat kepada Presiden mengenai undang-undang (UU) yang merugikan buruh.
“Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan berikan nasihat kepada presiden mana UU yang enggak beres dan enggak merawat beres, mana regulasi yang enggak bener dan segera dapat kita perbaiki,” jelasnya.
Selain itu, Prabowo berjanji segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini untuk merawat para pekerja atau buruh Indonesia yang terkena PHK.
“Kita dapat segera membentuk Satgas PHK, kita tidak dapat membiarkan rakyat kita, kita tidak dapat biarkan pekerja-pekerja di PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita negara dapat turun tangan,” tutur Prabowo.
Ribuan Buruh Padati Monas di Hari Buruh Internasional, Pemerintah Janji Mitigasi PHK
Ratusan ribu buruh dari beraneka area memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2025), dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day).
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, ikut datang memantau segera jalannya kegiatan. Ia menyebut bahwa pemerintah ikut memfasilitasi perizinan pemakaian kawasan Monas sebagai lokasi aksi damai tersebut.
“Perizinan kita bantu. Peringatan di Monas ini tidak melanggar undang-undang, maka kita fasilitasi. Selamat Hari Buruh untuk seluruh pekerja Indonesia. Tetap semangat,” ujar Prasetyo di lokasi.
Dalam aksi kali ini, buruh menyampaikan enam tuntutan utama. Salah satu yang paling disorot adalah usaha mitigasi terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Prasetyo mengungkapkan, pemerintah tidak tinggal diam dan tengah merumuskan trik mitigasi yang lebih efisien agar persoalan PHK dapat diatasi sejak dini.
“Salah satunya perihal bersama dengan mitigasi PHK. Dalam beberapa minggu terakhir, kita intensif menyusun substansi yang tepat agar dapat dimasukkan dalam kebijakan mitigasi,” jelasnya.
Prasetyo meyakinkan bahwa pemerintah dambakan menangani ancaman PHK sejak awal, bukan kala krisis telah terjadi.
“Kita tidak dambakan cuma menangani di ujung saat telah tersedia PHK. Pengennya sejak hulu kita rancang langkah antisipatif. Dari enam tuntutan itu, beberapa telah kita kerjakan. Yang belum, pasti dapat kita pelajari dan tindak lanjuti,” pungkasnya.