Kemensos Minta Dukungan Pemda
NationalNews – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk Sekolah Rakyat yang bakal menjadi dibuka terhadap Agustus sampai September 2025.
Lokasi tambahan berikut bakal memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) baik milik Kemenaker maupun Pemda di beraneka provinsi, kabupaten, dan kota sebagai anggota berasal dari tahap rintisan ke dua program prioritas ini.
Mewakili Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif segera berasal dari Presiden. Hal ini disampaikan didalam Rapat Kerja Nasional Forum Nasional Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2025.
“Program Sekolah Rakyat ini program gagasan Presiden, bukan program Kementerian Sosial, tapi kemudian perlu dapat dukungan dan disupport oleh Bapak-Ibu sekalian,” ujar Robben di Hotel Grand Mercure, Jumat (20/6/2025).
Presiden menggagas program ini berdasarkan fakta tingginya angka anak tidak sekolah di beraneka daerah. Data Badan Pusat Statistik tunjukkan bahwa terdapat 227 ribu anak umur SD belum dan tidak sekolah. Untuk tingkat SMP, jumlahnya meningkat menjadi kurang lebih 499 ribu anak. Sekitar 3,4 juta anak umur SMA terdata tidak sanggup atau belum dulu sekolah.
Robben utamakan bahwa halangan utama bukan terdapat terhadap ongkos sekolah, melainkan ongkos pendukung lainnya. “Iya gratis berasal dari sisi operasional sekolahnya. Tapi ternyata menuju ke sekolah itu perlu biaya, kemungkinan seragamnya terhitung perlu biaya,” kata dia.
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, sebanyak 76 % keluarga mengakui anaknya putus sekolah dikarenakan alasan ekonomi. Presiden terhitung memperhatikan bahwa tren ini tetap meningkat setiap tahun di seluruh jenjang pendidikan.
Merespons keadaan tersebut, Presiden menerbitkan Perpres Nomor 8 Tahun 2025 berkenaan Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah tempat untuk berkolaborasi.
“Beliau memerintahkan kepada kami semuanya untuk sama-sama berkolaborasi,” tegas Robben.
Pemerintah sudah membentuk Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang melibatkan satuan tugas berasal dari lintas kementerian dan pemerintah daerah. Untuk tahap awal, 100 titik sudah ditetapkan sebagai lokasi rintisan dan bakal menjadi lakukan pembelajaran terhadap Juli 2025.
Sebanyak 100 lahan bersama luas sedikitnya 6,3 sampai 10 hektare terhitung sudah diusulkan dan siap dibangun menjadi Agustus. “Konsepnya serupa sama juga layaknya di SMA Taruna Nusantara bersama nanti di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA bersama sarana 100 % dibiayai oleh APBN,” urai Robben.
Selama era rintisan, pemerintah memanfaatkan skema pinjam memanfaatkan gedung sepanjang satu tahun. Gedung berikut direnovasi dan bakal dikembalikan didalam keadaan layak kegunaan kepada Pemda.
“Tahun depan insya Allah yang di tempat rintisan ini bakal kemudian pindah ke tempat yang dibangun oleh Bapak Presiden,” jelasnya.
Presiden terhitung menginstruksikan segera berasal dari Rusia untuk tambahan 100 sekolah rintisan baru memanfaatkan BLK yang berada di seluruh Indonesia. Sehingga total nanti ada 200 sekolah rakyat.
“Kami izin untuk sanggup dibantu para Sekda Provinsi menyampaikan kepada para Sekda di Kabupaten, Kota untuk lokasi yang sudah terpilih nanti ada kurang lebih 100 untuk digunakan sebagai Sekolah Rakyat rintisan ke-101-200, tahun ajar 2025-2026 nanti,” kata Robben.
Sekolah Rakyat dirancang bersama sistem boarding school atau sekolah berasrama. Siswa bakal menekuni pendidikan formal nasional dan penguatan karakter serta literasi digital. Sekolah Rakyat terhitung diberikan pelatihan untuk menyiapkan generasi emas.
“Anak-anak ini terhitung diberikan pendidikan keterampilan supaya kemudian nanti 20 tahun lagi kala raih tahun 2045 obyek Indonesia emas tercapai,” ujar Robben.
Tak hanya pendidikan, program ini terhitung menyasar pemberdayaan ekonomi keluarga siswa. Orangtuanya terhitung diberdayakan bersama program pemberdayaan. Selain itu rumah tidak layak huni milik orangtua siswa bakal diperbaiki.
Dukungan berasal dari pemerintah tempat menjadi krusial, sudah ada 357 provinsi, kabupaten, kota yang ikut join didalam program Sekolah Rakyat. Namun sebagian pemda belum ikut serta.
“Kami menginginkan kepada bapak-Ibu yang belum join untuk segera bergabung,” ujarnya.