Pengamat soal Peluang Jokowi Jadi Ketum

NationalNews – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diketahui kala ini terhubung kesempatan bagi siapa pun untuk mendaftarkan diri sebagai calon ketua lazim (ketum). Salah satu nama yang diinginkan maju adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Pengamat politik Bawono Kumoro memandang, perihal ini berkah bagi PSI jika berhasil menggaet Jokowi menjadi ketua lazim partai tersebut.

“Bagi Partai Solidaritas Indonesia Kedatangan Joko Widodo sebagai ketua lazim tentu saja menjadi sebuah berkah luar biasa, gara-gara itu potensial dapat mendatangkan magnet elektoral bagi partai itu menjelang Pemilu 2029,” kata dia kepada Liputan6.com, Senin (19/5/2025).

Meski demikian, Peneliti berasal dari Indikator Politik Indonesia menilai perihal ini berlainan bagi Jokowi. Dia menyaksikan tak tersedia gengsi politiknya menjadi ketum PSI.

“Namun bagi Joko Widodo menjadi ketua lazim berasal dari Partai Solidaritas Indonesia bukanlah perihal luar biasa dan kurang berasal dari segi gensi politik,” ungkap Bawono.

PSI Lebih Butuh Jokowi

“Mengapa? gara-gara partai ini bukan partai politik besar gagal lolos DPR RI di dalam dua kali pemilu. Jadi jauh lebih bergengsi bagi Joko Widodo untuk join dengan partai besar atau partai menengah,” sambungnya.

Bawono pun memandang, sebenarnya PSI-lah yang membutuhkan Jokowi, bukan sebaliknya.

“jadi singkat kata Partai Solidaritas Indonesia ini lebih membutuhkan Joko Widodo, daripada Joko Widodo membutuhkan partai itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua PSI Andy Budiman pun mendoakan sang inspirator partainya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dapat menjadi keliru satunya.

“Apakah Jokowi bakal mendaftar? Kita doakan mas,” kata Andy kala jumpa pers di Kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa 13 Mei 2025.

Berharap

Meski menjadi panutan bagi PSI, tetapi Andy menegaskan senantiasa tersedia syarat yang perlu dipenuhi jika Presiden ke-7 RI benar-benar dambakan menahkodai PSI menggantikan putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

“Ada 2 syarat, pertama perlu mendapatkan sekurang-kurangnya tadi 5 perlindungan DPW Kalau di PSI itu DPW itu di tingkat provinsi, menjadi tersedia perlindungan sekurang-kurangnya 5, boleh lebih tetapi tidak boleh kurang,” ucap dia.

“Kemudian mendapatkan perlindungan di tingkat kabupaten/kota itu sekurang-kurangnya 20 DPD, enggak boleh kurang tetapi boleh lebih. Jadi ini syarat sekurang-kurangnya calon supaya dapat turut berkompetisi,” sambung Andy.

Andy menambahkan, sebelum saat mengantongi dukungan, pastinya siapa pun dia perlu menjadi kader terlebih dahulu, maksimal sebelum saat 3 Juli 2025.

Sebab, kata dia, jika menjadi bagian PSI melewati tanggal tersebut, maka tidak dapat mengikuti Pemilu Raya, baik sebagai pemilih atau pun yang mencalonkan untuk dipilih.