Jokowi Belum Memastikan Pembatasan BBM Subsidi
NationalNews – Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal konsep pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi mulai 1 Oktober 2024. Menurut Jokowi, konsep berikut tetap langkah sosialisi dan belum tersedia keputusan.
“Saya kira kita tetap di dalam sistem sosialisasi. Kita bakal menyaksikan keadaan di lapangan layaknya apa, belum tersedia ketentuan dan belum tersedia rapat,” ucap Jokowi kepada wartawan di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).
Dia mengutarakan sejumlah alasan pembelian BBM subsidi bakal dibatasi. Jokowi menjelaskan, hal ini untuk kurangi polusi dan juga efisiensi APBN 2025.
“Yang pertama ini perihal nanti ini di Jakarta utamanya bersama dengan polusi, yang ke dua kita ingin tersedia efisiensi di APBN kita, khususnya untuk 2025,” tutur Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengutarakan konsep pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bakal berlaku jadi 1 Oktober 2024 mendatang.
“Ya sebetulnya tersedia konsep begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya (Peraturan Menteri) keluar, itu kan tersedia kala untuk sosialisasi. Nah, kala sosialisasi ini yang saat ini aku kembali bahas,” kata Bahlil kepada media, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Bahlil menyinggung penggunaan BBM subsidi, khususnya Pertalite yang kerap digunakan oleh pengendara roda empat atau mobil. Menurutnya BBM subsidi harus pas sasaran dan tidak dinikmati oleh orang kaya.
“Kalau kita tetap (mampu) menerima BBM subsidi, apa kata dunia bos?” tegas dia.
Sempat Ingin Naikkan Harga BBM Subsidi
Sebagai informasi, sebelumnya Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin mengutarakan perihal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sempat dibahas, tetapi diskusi berikut tidak dilanjutkan.
“Kenaikan harga itu, sempat kita diskusikan sebentar mengenai harga, tetapi diskusi itu kita tidak dilanjutkan,” kata Rachmat di dalam acara Media Workshop, Jakarta, Senin (5/8/2024).
Dia menyatakan kala ini pemerintah sedang fokus terhadap masa transisi pemerintah baru Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya kebijakan menambah harga BBM bersubsidi adalah hak pemerintah selanjutnya.
“Karena kemauan kita untuk saat ini ini kan telah masa transisi. Jangan kita bikin ini (kenaikan harga BBM subsidi) sebetulnya hak pemerintah yang baru untuk mampu melaksanan ini jikalau ingin,” mengerti dia.