Kementerian Hukum Bakal Urus Pemberian Grasi

NationalNews – Presiden Prabowo Subianto melantik Supratman Andi Atgas sebagai Menteri Hukum didalam Kabinet Merah Putih bentukannya di Istana Negara pada Minggu (20/10/2024). Jabatan baru Supratman secara nomenklatur bakal lebih sempit cakupannya.

Pasalnya, diketahui Kementerian Hukum merupakan pecahan berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ke depan, kata Supratman, bantuan grasi sampai abolisi bakal diurus Kementerian Hukum yang ia pimpin.

“Ke depan untuk kegiatan bantuan grasi, amnesti, abolisi dan terhitung kewarganegaraan itu berada di Kementerian Hukum,” kata Supratman di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

“Karena itu komunikasi antara Kementerian Hukum dengan Kementerian Impas (Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan) dan Kementerian HAM itu bakal berjalan lebih baik,” lanjut dia.

Adapun Kemenkumham dipecah jadi tiga kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kementerian HAM dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebagai induknya.

“Semua persiapan berkenaan dengan bantuan berasal dari kementerian induk kami telah lakukan. Semua kantor Menko dan menteri baru kami telah siapkan seluruh di kompleks yang mirip jadi berasal dari awal,” paham Supratman.

Supratman memastikan, proses transisi kementerian baru ini bakal berjalan cepat tanpa kendala. Selain itu, bantuan berwujud hak administrasi sampai sumber energi terhitung bakal dimaksimalkan.

“Bahkan kami meminta kepada menteri-menteri yang baru, lebih-lebih menteri Impas, untuk silahkan siapa pun tenaga yang paling baik di kementerian itu yang saat ini untuk bisa dialihkan jadi standing pakar pegawai di kementerian yang baru, kami bakal berikan,” ucapnya.

Pecahan Kementerian

Supratman terhitung yakin adanya pecahan kementerian ini bakal bisa menyelesaikan berbagai persoalan dengan lebih efektif dan efisien. Dia berujar, penerapan program pun dipastikan bakal lebih cepat.

“Pasti bakal lebih baik dan lebih gampang untuk mengeksekusi seluruh program-program itu,” katanya.